Peringatan bagi Pengusaha Sawit, 1,2 Juta Hektar Kebun Ilegal di Riau akan Dieksekusi
27/08/21
RIAUIN.COM – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI akan mengeksekusi temuan perkebunan tanpa izin (ilegal) di Riau yang mencapai 1,2 juta hektare (Ha).
Kepala DLHK Riau Mamun Murod mengatakan, untuk evaluasi dan verifikasi kebun di kawasan hutan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahub 2021, tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
PP tersebut turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Terkait kebun di kawasan hutan itu akan dilakukan identifikasi data oleh Tim KLHK. Intinya, yang melakukan evaluasi dan verifikasi kebun di kawasan hutan itu dari tim yang dibentuk oleh KLHK,” kata Mamun Murod, Rabu (25/8/2021).
Dijelaskannya, ada dua proses yang akan dilakukan dalam mengindentifikasi kebun di kawasan hutan. Pertama akan dinilai terlebih dahulu apakah kebun yang masuk kawasan hutan itu memiliki perizinan berusaha atau tidak.
“Ketika masuk perizinan berusaha maka ada harus dilihat izin lokasi dan IUP. Ketika lahan itu dicek oleh tim sesuai dengan tata ruang yang tertuang dalam Perda RTRW Provinsi Riau dan kabupaten/kota, maka apabila berada di hutan produksi, maka lahan itu akan dilepaskan atau dikeluarkan dari kawasan hutan,” jelasnya.
Namun, jika tidak sesuai dengan tata ruang, maka tetap akan diberi kesempatan mengelola dengan cara penggunaan kawasan hutan. Pemberian pengelolaan kawasan hutan ini akan diberikan jangka waktu. Jika itu hutan produksi, maka akan diberikan waktu selama 25 tahun.
“Jika sekarang kebun sawit berumur 15 tahun, maka tinggal 10 tahun lagi. Setelah itu, secara berlahan perusahaan harus melakukan pemulihan dengan tanaman hutan. Perusahaan juga harus membayar Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi (PSHDR) dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” sebutnya.
Sedangkan jika tidak memiliki izin berusaha, maka tidak ada peluang pelepasan kawasan hutan di sana. Kemudian akan dikenakan sanksi sebesar 10 kali PSDHR.
“Kalau perusahaan mau lanjut, maka dia harus bayar dulu dendanya. Kemudian lanjutannya tetap menggunakan daur 25 tahun untuk hutan produksi, 15 tahun untuk hutan lindung dan konservasi,” ujarnya.–mcr/nal.
Related Posts
Peringati IWD 2024, JAPBUSI Gelar Dialog Tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Admin Japbusi2024-03-21T19:36:32+07:00Maret 21, 2024|Komentar Dinonaktifkan pada Peringati IWD 2024, JAPBUSI Gelar Dialog Tentang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
ILO Apresiasi Praktik Baik JAGA SAWITAN Dalam Upaya Peningkatan Pekerjaan yang Layak di Sektor Kelapa Sawit.
Admin Japbusi2024-03-06T13:18:55+07:00Maret 6, 2024|Komentar Dinonaktifkan pada ILO Apresiasi Praktik Baik JAGA SAWITAN Dalam Upaya Peningkatan Pekerjaan yang Layak di Sektor Kelapa Sawit.
JAPBUSI dan GAPKI Kibarkan Bendera JAGA SAWITAN di Eropa
Admin Japbusi2024-03-05T12:55:58+07:00Maret 5, 2024|Komentar Dinonaktifkan pada JAPBUSI dan GAPKI Kibarkan Bendera JAGA SAWITAN di Eropa
Hapus Eksploitasi Pekerja Perempuan di Sektor Sawit dan Perikanan
Admin Japbusi2024-02-28T14:54:39+07:00Februari 28, 2024|Komentar Dinonaktifkan pada Hapus Eksploitasi Pekerja Perempuan di Sektor Sawit dan Perikanan
Mengatasi Defisit Pekerjaan Layak di Sektor Kelapa Sawit Indonesia melalui Perjanjian Perundingan Bersama
Admin Japbusi2024-02-15T10:58:06+07:00Februari 15, 2024|Komentar Dinonaktifkan pada Mengatasi Defisit Pekerjaan Layak di Sektor Kelapa Sawit Indonesia melalui Perjanjian Perundingan Bersama
JAPBUSI Beberkan Praktik Baik Sektor Sawit di Agenda Lokalatih Dialog Sosial yang Digelar GAPKI dan ILO
Admin Japbusi2024-02-08T11:54:01+07:00Februari 8, 2024|Komentar Dinonaktifkan pada JAPBUSI Beberkan Praktik Baik Sektor Sawit di Agenda Lokalatih Dialog Sosial yang Digelar GAPKI dan ILO