InfoSAWIT, JAKARTA – Dikatakan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Mukti Sardjono, sejatinya kemitraan pertama muncul semenjak adanya bantuan Bank Dunia, pada 1970-an dikembangkan P3RSU (UPP) dan selanjutnya dibentuk program Nucleus Estate Smallholder (NES) kemudian berlanjut dengan pengembangan proyek seri Perkebunan Inti Rakyat (PIR) kelapa sawit.
Kata Mukti, pola kemitraan hingga saat inidiantaranya Program PIR dengan perusahaan inti PTP (NES, PIR Khusus dan PIR Lokal), Pola PIR-Trans dengan Perusahaan Swasta dan BUMN sebagai inti, Pola PIR KKPA, Revitalisasi Perkebunan, Peremajaan Sawit Rakyat.
“PIR sukses mengubah komposisi luas lahan sawit yang dimiliki oleh Rakyat, dari hanya 6.175 Ha ditahun 1980 menjadi 5.958.502 Ha ditahun 2019 di Indonesia merujuk Statistik Kelapa Sawit Indonesia,” catat Mukti, dalam FGD Sawit Berkelanjutan Vol 9, bertajuk “Peran BPDPKS Dalam Memperkuat Kemitraan Pekebun Kelapa Sawit Indonesia,” Kamis, 29 Juli 2021, yang diadakan media InfoSAWIT.
Lebih lanjut tutur Mukti, keunggulan dari program kemitraan yakni, kebun dapat dikelola secara professional, lewat penerapan praktik agronomi terbaik, peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan dibidang organisasi, administrasi dan teknis, dan alih teknologi.
Terbuka peluang baru, petani atau kerabatnya dapat bekerja di kebun, petani memilki waktu luang untuk bekerja ditempat lain atau membuka usaha lain. Membentuk solidaritas, kolaborasi Pengamanan Kebun, supervisi kebun menjadi lebih professional dan petani mendapatkan perlakuan yang sama. (T2)
