December 5, 2021

Malaysia Butuh Ribuan Pekerja Sawit Indonesia, Perjanjian G2G Disiapkan

TEMPO.COJakarta – Malaysia siap mendatangkan ribuan peladang atau tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di kebun-kebun sawit di negara mereka. Kebijakan tersebut ditempuh lantaran negara ini sedang menjaga produksi sawit, tapi dihadapi dengan masalah kekurangan tenaga kerja.

“Saya akan berbincang juga dengan Kementerian Sumber Manusia Indonesia (Kementerian Ketenagakerjaan),” kata Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Zuraida Kamaruddin dalam konferensi pers di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu, 4 Desember 2021.

Zuraida bertandang ke Indonesia untuk mengikuti pertemuan antar menteri ke-9 Dewan Negara Produsen Minyak Kelapa Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC). Ia bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai ketua delegasi Indonesia.

Zuraida bercerita bahwa saat ini Malaysia sedang menikmati kenaikan harga minyak kelapa sawit yang mencapai 5.400 Ringgit Malaysia per ton atau level tertinggi yang pernah dicapai. Kondisi ini terjadi karena pandemi Covid-19, rendahnya pasokan, dan tingginya permintaan. “Kami siap memastikan kalau tidak ada Covid, harganya demikian juga,” kata dia.

Walau demikian, Malaysia harus tetap menjaga produksi minyak sawit mereka di tengah krisis tenaga kerja yang dialami. Selama ini, mayoritas peladang sawit di Malaysia memang berasal dari luar negeri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan mekanisasi pekerjaan kebun dengan mesin.

Tapi dalam jangka pendek, Malaysia butuh pasokan peladang sawit dari Indonesia. Sehingga, Malaysia menawarkan adanya perjanjian Government to Government atau G2G, dengan harapan pengiriman tenaga kerja ini lebih sistematis dan terlindungi. “Agar tidak dianiaya, tidak disalahgunakan, dan di-training dengan baik,” kata dia.

Menurut Zuraida, pemerintah Malaysia juga akan memastikan perjanjian G2G ini membuat peladang sawit asal Indonesia bisa dilayani dengan lebih baik. Mereka diberikan hunian yang layak dan majikan pun diwajibkan untuk mengajak pekerja ini untuk bisa berwisata juga di luar pekerjaan.

Airlangga Hartarto menyebut kerja sama ini akan ditangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ia pun menjamin kerja sama G2G ini akan membuat para peladang berstatus pekerja formal.  Sehingga, hak-hak pekerja ini terlindungi. “Sehingga ini tidak hanya mendorong kerja sama kami (Indonesia dan Malaysia) di pasar ekspor, tapi juga dalam proses produksinya,” kata dia.

Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian Musdalifah Machmud mengatakan Malaysia memang berjanji akan memberikan jaminan yang lebih baik bagi pekerja Indonesia. “Sebelumnya kan banyak yang dikerjain agen-agen, sekarang dijamin G2G, bahwa semua fasilitas mereka yang siapkan,” kata dia.

Selama ini, kata Musfalidah, peladang Indonesia yang bekerja di kebun sawit Malaysia memang bukan hal baru. “Kemarin kan pulang pas pandemi, jadi sekarang mereka kekurangan, dan ajak kembali lagi,” kata dia.

Musdalifah belum merinci angka pasti pekerja yang bakal di Malaysia, namun mencapai ribuan. Menurut dia, komunikasi lebih rinci dilakukan oleh Ida Fauziyah. “Tetap mereka akan konsolidasi dengan agen pekerja, dengan jaminan disediakan oleh Malaysia, jadi carrying-nya (biaya transportasi) itu kan ada biaya, itu di-cover Malaysia, janjinya seperti itu,” kata dia.