JAPBUSI Usulkan Penghapusan DMO dan DPO

10/08/22

JAKARTA – Kebijakan pemerintah mempercepat ekspor sawit mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk buruh yang tergabung dalam Jejaring Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI).

Nursanna Marpaung Sekretaris Eksekutif JAPBUSI mengusulkan kepada pemerintah untuk menghapus Domestic Market Obligation (DMO) dan Market Price Obligation (DPO) sawit.

“Tujuan penghapusan ini adalah mempermudah ekspor sawit agar dapat berjalan normal kembali. Karena jika dibiarkan akan memberikan dampak berkepanjangan kepada petani, yang industri dan buruh,” ujarnya.

Dampak berkepanjangan apabila DMO dan DPO sawit tidak dihapuskan. Pertama, dapat mengancam keberlangsungan kerja bagi para pekerja. Kedua, situasi harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit petani yang murah mengakibatkan kesulitan bagi petani untuk menjual TBS.

Nursanna mengatakan ada sejumlah usulan bagi pemerintah untuk mengatasi ketersediaan dan menciptakan harga minyak goreng yang murah bagi masyarakat.

Pertama, membuat Bank minyak kelapa sawit seperti Bulog agar dapat menampung kebutuhan minyak kelapa sawit dari perusahaan kelapa sawit (eksportir) tentunya tanpa label.

“Selan itu, pemerintah dapat memberi label pada kemasan minyak ini nantinya melalui Bank minyak goreng, hal ini dapat menurunkan harga minyak kelapa sawit di masyarakat dan dapat menyerap tenaga kerja baru,” urainya.

Kedua, memberi subsidi pada minyak goreng agar harga minyak goreng di pasaran dapat turun. Jika dibandingkan dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia harga minyak goreng di Indonesia lebih tinggi.

Nursanna menegaskan sangat mendukung kebijakan Pemerintah memastikan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat dengan harga terjangkau karena juga berdampak bagi kehidupan buruh.

“Kami juga bangga jika Indonesia tetap mendapatkan devisa tertinggi dari ekspor kelapa sawit. Sebagai Jejaring Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) juga harus memastikan bahwa ada peningkatan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja di sektor kelapa sawit,” pungkasnya.

Ketiga, agar pemerintah membuka ruang dialog dengan serikat buruh dan pengusaha sawit sebelum mengeluarkan kebijakan.

“Pemerintah wajib  mendengarkan suara dari semua pihak yang terdampak langsung dari kebijakan, bukan hanya konsumen tapi tentunya ada juga pengusaha dan pekerja sehingga kebijakan tersebut efektif dan tepat sasaran”, tambah Nursanna (10/08/2022).