JAPBUSI.ORG, JAKARTA – Pembangunan di segala sektor industri sudah sepantasnya mengedepankan prinsip kesetaraan dan upaya-upaya pengarusutamaan gender di tempat kerja, begitu juga tentang perlindungan dan kesetaraan gender di perkebunan kelapa sawit. Berbagai penelitian telah menunjukkan adanya korelasi terhadap kemajuan perusahaan dengan upaya pengarusutamaan gender dan kesetaraan. Sayangnya, di perkebunan sawit dimana banyak mempekerjakan dengan mayoritas buruh perempuan, masih jauh dari harapan untuk mendapatkan pekerjaan layak.
Jejaring Serikat Pekerja Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) dengan momentum memperingati hari perempuan sedunia atau International Women’s Day (IWD) yang jatuh pada, Rabu (8 Maret 2023) mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian perlindungan ketenagakerjaan secara menyeluruh, baik gender, standar ketengakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta perlindungan secara hukum bagi pekerja perempuan di sektor kelapa sawit.
Mengingat, masih banyaknya buruh perempuan perempuan di perkebunan kelapa sawit memiliki pendidikan rendah mengakibatkan beberapa dari mereka masih mengalami kekerasan dan pelecehan seksual,dengan status kerja sebagai buruh harian lepas (bhl) mereka juga harus menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat kerja secara pribadi, upah jauh dari upah layak serta belum dicovernya program jaminan sosial.
Dilema perempuan dan pentingnya kesetaraan gender di lingkungan kerja terus menjadi permasalahan hingga saat ini, menyikapi hal tersebut, diperlukan kebijakan-kebijakan yang mampu untuk mengurangi diskriminasi gender di tempat kerja. Misalnya dibutuhkan peraturan inklusif yang bisa diterapkan di suatu perusahaan, dimana peraturan tersebut harus mampu mengakomodasi dan menghargai keragaman karyawannya sehingga mereka dapat berkontribusi secara penuh tanpa diskriminasi, serta mencapai pengalaman positif dalam pekerjaan.
Selain itu, menyikapi diskriminasi yang terjadi di tempat kerja, diperlukan kebijakan-kebijakan yang mampu diupayakan untuk mengurangi bahkan menghapus diskriminasi gender itu sendiri. Misalnya, adanya peraturan perusahaan yang inklusif melalui sosial dialog bipartite dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Bisa dengan pembentukan komite gender di tempat kerja, mengadakan pelatihan tentang kesetaraan gender di tempat kerja, praktik baik pemimpin perusahaan yang mampu memberikan contoh baik serta perusahaan yang tidak menganggap remeh masalah diskriminasi gender.
Namun demikian, masih saja isu gender yang dicakup hanya sebatas upaya perlindungan perempuan terhadap risiko pekerjaan dalam sektor sawit, sebatas paradigma women in development. Seharusnya pengembangan yang dilakukan adalah mengaplikasikan paradigma gender and development untuk mencapai relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan serta mengatasi berbagai hambatan struktural yang memengaruhinya.
Payung hukum dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan saat ini sebenarnya sudah memadai, mulai dari konstitusi hingga konvensi PBB hingga konvensi ILO. Untuk itu diperlukan kesadaran semua pihak dalam pelaksanaan dan memberikan dukungan bagi pengarusutamaan gender dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan.
Sementara itu, besarnya luasan perkebunan, lemahnya pengawasan negara, serta kebijakan ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada buruh, sehingga semakin memposisikan buruh perkebunan sawit menjadi tidak berdaya. Korban utama dari sistem kerja eksploitatif di perkebunan sawit ini adalah kaum perempuan.
Data mennyebutkan dari total 16,2 juta pekerja di sektor sawit, dimana 4,6 juta sendiri ada di perkebunan sawit bahkan lebih dari 35 % nya adalah pekerja perempuan yang mayoritas status kerja mereka adalah Buruh Harian Lepas (BHL), dengan demikian para pekerja perempuan jauh dari kata layak. Padahal, betapa pentingnya pekerja perempuan bagi keberlangsungan perkebunan sawit, mereka dapat bekerja di berbagai posisi termasuk pembersihan lahan, pembibitan, penyemaian, penyemprotan, perawatan dan pengumpulan brondolan.
Sekretaris Eksekutif JAPBUSI Nursanna Marpaung mengatakan, “Berdasarkan riset yang dilakukan oleh JAPBUSI tentang pekerja sawit menerangkan bahwa, penerapan K3 sudah menjadi kebutuhan pekerja sehingga dianggap penting dan positif.” katanya saat ditemui awak media di Jakarta, Rabu (08/03/2023).
Dengan kesadaran diri para pekerja sawit, mereka selalu menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam bekerja. Namun sayangnya, masih ada beberapa perusahaan yang tidak menyediakan dan menfasilitasi APD dengan lengkap dan rutin. Sebagai besar pekerja belum paham akan status kerja mereka (harian, borongan atau tetap). Beberapa pekerja juga mengaku belum mendapatkan gaji sesuai standar UMP setempat.
“Tidak terdapat pekerja anak yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Pekerja anak usia SMP, SMA yang ada, sifatnya hanya membantu pekerjaan orang tua.” jelas Nursanna. Dari hasil riset yang telah dilakukan JAPBUSI tentang pekerja sawit diantaranya mendesak bagi pemangku kepentingan untuk melakukan,
1. Sosialisasi dan workshop tentang K3 dan gender yang dilakukan oleh perusahaan maupun serikat pekerja secara berkesinambungan.
2. Ketersediaan APD yang standart dan diberikan secara berkala oleh perusahaan dalam rangka penerapan K3 yang lebih baik.
3. Menetapkan status pekerja dengan jelas, sehingga ketenangan bekerja dan berusaha dapat tercapai.
4. Membuat peraturan dengan sanksi tegas bagi pekerja anak.
5. Monitoring penerapan K3 dan gender terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit.
6. Penerapan sosial dialog yang kontruktif dan berkeadilan demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis.
Bahkan, penelitian International Labour Organization (ILO) pada, Juni 2020 juga menerangkan bahwa, di Indonesia mencakup 416 perusahaan nasional dan multinasional, baik perusahaan kecil, menengah, maupun besar, ditemukan bahwa sebagian besar perusahaan sepakat bahwa upaya pengarusutamaan gender di lingkungan kerja membawa keuntungan luar biasa pada proses bisnis mereka. Tidak hanya itu, upaya ini juga memberikan keuntungan bagi perusahaan berupa peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja, dan peningkatan profit. ***
