JAPBUSI.ORG, JAKARTA – Eduard Marpaung, Sekjend F LOMENIK-KSBSI mengatakan bahwa praktek ecek-ecek penegakan HAM HRDD di sektor Sawit masih saja terjadi.
“Bulan ini, saya mendapatkan laporan pelanggaran HAM di sebuah perusahaan sawit. Baru bikin serikat, lau dapat pencatatan. Kemudian Manager dan jajaran Managemen seperti kebakaran jenggot. Memanggil hampir semua anggota, menanyai terkait keikutsertaan mereka di F Lomenik, mengancam mengalih kontrakkan para pengurus ke perusahaan lain di Kalimantan dari asal perusahaan di Padang Lawas Utara.” kata Eduard dalam keterangan tertulisnya, Jum’at (05/05/2023).
Eduard mengatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan rantai pasok Wilmar Group, memiliki standard sertifikat Human Right Due Diligence (Uji Tuntas HAM dan kesinambungan RSPO).
“Ketika dilaporkan ke pihak Wilmar, disebutkan akan segera ditindaklanjuti, kami juga melapor ke lembaga pemberi sertifikat RSPO, dengan jawaban yang sama.” jelasnya.
Eduard mengaku tindakan intimidasi tidak berhenti sampai disitu. Seolah mengejar target untuk membunuh serikat secepat mungkin di perusahaan.
“Mereka punya serikat palsu yang anggotanya otomatis bikinan sendiri hanya untuk penuhi sertifikat palsu. Manager masih lanjut memanggil pengurus serikat baru yang independen dan menyebar teror yang sama.”
Menurut riset Nielsen pada 2012, setidaknya sepertiga dari konsumen global lebih memilih membeli produk dari perusahaan yang melakukan aksi sosial dan peduli dengan kelangsungan hidup.
Lebih lanjut, Eduard mengatakan bagi perusahaan sawit dengan Managemen asli primitif dan tak manusiawi, menipu para konsumen dengan membayar sertifikat adalah mudah. Ini sama seperti membeli ijasah palsu di sekolah. Tak mengerti prinsip HAM, yang penting laku di pasar dengan harga tinggi.
“Yang di pikirannya cuma profit, untuk pelaksanaan terhadap HAM people dan Planet Lingkungan tinggal beli di pasar loak ke kelompok auditor bayaran yang tak mendidik dan mengaudit perilaku para pebisnis yang sesungguhnya.” geramnya.
Apakah Praktek sertifikasi efektif di negri yang penuh kepalsuan? Adalah fungsi serikat pekerja / serikat buruh sebagai audit independen yang lebih jujur dan transparan.
“Tapi kekuatan tipu-tipu sertifikasi RSPO ini tidak lagi cuma praktek lokal. Sepertinya sudah mengglobal. Layaknya rantai kepalsuan mafia sertifikat RSPO global yang saling menutupi kesalahan dengan kesalahan yang baru. Serikat buruh seharusnya tidak masuk ke RSPO, tapi membentuk lembaga independen baru HRDD Watch.” pugkasnya. (RED/Handi)
