Mengatasi Defisit Pekerjaan Layak di Sektor Kelapa Sawit Indonesia melalui Perjanjian Perundingan Bersama

JAPBUSI bekerjasama dengan ILO mendukung kerja sama pekerja-manajemen di sektor kelapa sawit di Indonesia dengan penandatanganan perjanjian perundingan bersama di 31 perusahaan di Sumatera dan Kalimantan.

Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia, memproduksi lebih dari 30 juta ton per tahun, dengan perkiraan 12 juta hektar lahan yang ditanami. Untuk memastikan kondisi kerja yang lebih baik dan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan, ILO telah mendukung penandatanganan perjanjian perundingan bersama (PKB) di 31 perusahaan sektor kelapa sawit di lima provinsi di Sumatera dan Kalimantan—dua pulau utama yang mencakup 96 persen produksi minyak sawit Indonesia.

“PKB merupakan bukti komitmen dan sinergi bersama antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mengatasi defisit pekerjaan layak di sektor ini, mendorong kepatuhan pekerja dan meningkatkan citra industri kelapa sawit Indonesia.” kata Yunirwan Gah, Koordinator Nasional ILO untuk Memajukan Hak Pekerja di Sektor Kelapa Sawit di Indonesia

Tidak hanya memberi manfaat bagi lebih dari 20.000 pekerja perkebunan kelapa sawit, PKB ini juga telah membangun kepercayaan dan rasa saling menghormati antara pengusaha, pekerja dan organisasi mereka.

Mencakup berbagai hak dan isu penting ketenagakerjaan, PKB mengelola hak-hak maternitas, perlindungan bagi pekerja perempuan dari diskriminasi di tempat kerja, keterwakilan serikat pekerja dalam komite keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3), penghormatan terhadap hak kebebasan berserikat dan penyediaan ruang kantor untuk sekretariat serikat pekerja. Hal ini juga mencakup ketentuan mengenai alat pelindung diri dan struktur upah berbasis perusahaan yang sesuai perundingan, kendati terkait upah berbasis perundingan dengan perusahaan ini masih menunggu peraturan pemerintah yang baru mengenai upah.

Penandatanganan PKB ini dicapai melalui serangkaian program pelatihan bersama yang dilaksanakan oleh ILO melalui Proyek Memajukan Hak Pekerja Sektor Kelapa Sawit di Indonesia dan Malaysia bekerja sama dengan Jaringan Serikat Pekerja Kelapa Sawit Indonesia (JAPBUSI) sejak tahun 2021. JAPBUSI terdiri dari 10 federasi serikat pekerja, yang berafiliasi dengan empat konfederasi serikat pekerja.

Hingga saat ini, program pelatihan tersebut telah melatih lebih dari 1.000 pemimpin serikat pekerja lokal dan anggota dari 100 perusahaan kelapa sawit di delapan provinsi sasaran. Setelah pelatihan, masing-masing federasi dan pimpinannya mengadakan pelatihan lanjutan untuk membantu dan membimbing anggota dan pekerjanya dalam menyusun PKB dan mempersiapkan proses perundingan dengan manajemen. Hasilnya, 31 perusahaan telah berhasil memiliki PBK di lima dari delapan provinsi sasaran.

“Jaringan ini akan terus meningkatkan kerja sama antara pekerja dan manajemen, khususnya dalam mempromosikan kebebasan berserikat dan perundingan bersama sebagai bagian dari hak-hak dasar pekerja di tempat kerja.” jelas Nursanna Marpaung, Sekretaris Eksekutif JAPBUSI dan Ketua Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian dan Perkebunan (F-HUKATAN)

Nursanna Marpaung, menyatakan bahwa PKB merupakan instrumen penting bagi serikat pekerja untuk memiliki tatanan kerja yang lebih baik dan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak pekerja. “Jaringan ini akan terus meningkatkan kerja sama antara pekerja dan manajemen, khususnya dalam mempromosikan kebebasan berserikat dan perundingan bersama sebagai bagian dari hak-hak dasar pekerja di tempat kerja,” katanya.

“PKB juga memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menunjukkan peran dan kontribusinya kepada perusahaan dengan memberikan produktivitas dan kinerja yang tinggi,” kata Supardi, Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Restoran, Hotel dan Tembakau (FSB KAMIPARHO)

Supardi menekankan pentingnya PKB sebagai sarana untuk menjamin hak-hak pekerja yang juga merupakan hak asasi manusia.

Yunirwan Gah, Koordinator Nasional ILO untuk Memajukan Hak Pekerja di Sektor Kelapa Sawit di Indonesia, mengatakan bahwa penandatanganan PKB dinilai sebagai pencapaian yang signifikan dalam menanggapi tuduhan kondisi kerja yang buruk, termasuk pekerja anak dan kerja paksa di sektor kelapa sawit. “PKB merupakan bukti komitmen dan sinergi bersama antara perusahaan dan serikat pekerja untuk mengatasi defisit pekerjaan layak di sektor ini, mendorong kepatuhan pekerja dan meningkatkan citra industri kelapa sawit Indonesia,” tutup Yunirwah.

Selain PKB, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan JAPBUSI telah menandatangani Deklarasi Bersama untuk Mempromosikan Dialog Sosial demi Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia pada bulan Februari lalu. Deklarasi ini berfokus pada tindakan untuk memastikan kerja sama bipartit di tempat kerja yang efektif, menghormati kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama, menyelesaikan perselisihan industrial melalui dialog sosial dan meningkatkan keterwakilan pekerja, khususnya pekerja perempuan.

Tags: pekerja anak, kerja layak, kerja paksa, hubungan perburuhan, perundingan bersama, dialog sosial, standar ketenagakerjaan internasional, perlindungan sosial, pendidiakan dan pelatihan, pertanian, kebebasan berserikat, pemberdayaan perempuan, pemuda dan covid-19, keselamatan dan kesehatan kerja, k3.