LANDAK - Dewan Pengurus Pusat Federasi Serikat Buruh Makanan Minuman Pariwisata Restoran Hotel dan Tembakau (DPP FSB KAMIPARHO) menggelar Pelatihan Batch 4, Non Diskriminasi Berbasis Gender dan Sistem Pengaduan Berbasis Website dan Aplikasi JAPBUSI bagi anggotanya di wilayah Landak, Kalimantan Barat, Pada 23-24 Mei 2026.

Pelatihan Non Diskriminasi berbasis Gender dan Sistem Pengaduan Keluh Kesah Berbasis Website dan Aplikasi JAPBUSI ini didukung oleh Pemeerintah Kananda melalui International Labour Organization (ILO) Indonesia dan Timor Leste dalam proyek “Mewujudkan Manfaat Perdagangan tanpa Diskriminasi Gender dan Pekerja Anak (RealGains) dengan tujuan memperkuat lingkungan yang mendukung perdagangan dan investasi dengan orientasi ekspor terpilih melalui penanganan defisit prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, khususnya isu tentang diskriminasi berbasis gender dan pekerja anak.

Proyek RealGains ini menyasar sektor alas kaki, kelapa sawit dan produksi baterai litium yang ada di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Dimana ada tiga isu utama, yaitu diskriminasi berbasis gender, pekerja anak dan perlindungan hak pekerja, melalui pengembangan kapasitas, pengembangan kebijakan, mekanisme penanganan keluh kesah dan peningkatan akses terhadap hak pekerja.

Pelatihan batch ke 4 wilayah Landak, Kalimantan Barat ini diikuti oleh 22 peserta perwakilan dari Pengurus Komisariat FSB KAMIPARHO PT. Ani Pahuman (PKS) dan Kebu, PT Cemaru Lestari, PT GSK Djarum. PT CMP Parna Group, PT Panpe KPN Group, PT LIP Djarum Group, Organiser FSB Kamiparho wilayah Landak dan perwakilan DPC FSB Kamiparho Kab Landak, Kalimantan Barat.

Dalam sambutannya, Dede Sudono Koordinator Program RealGains ILO menjelaskan tentang organisasi ILO, dimana kawan kawan buruh melalui serikat buruh merupakan bagian dari ILO, selain Pemerintah dan Pengusaha. 

"Kegiatan ini untuk meningkatkan kapasitas bapak ibu tentang non diskriminasi berbasis gender dan pelatihan mekanisme pengaduan keluh kesah, dengan harapan akan membawa kesadaran baru, saya yakin juga bapak ibu peserta pelatihan ini, kemudian akan membagi pengetahuannya dengan yang lain.' kata Dede Sudono. 

Kenapa gender dan sistem pengaduan menjadi penting bagi buruh, Dede Sudono menjelaskan bahwa hal ini akan emnjadi bagian bukan saja di Landak, Pontianak, Kalbar, namun juga menjadi bagian kegiatan Nasional dan internasional.

"Karena kita harus ada mekanisme pengaduan keluh kesah, syarat dari perdagangan internasional semakin banyak, perdagangan internasional sangat memperhatikan isu ini, ada sekidit saja isu tentang diskriminsai dan pekerja anak maka perdagangan akan dihentikan." Ungkap Dede.

Dede Sudono juga mengingatkan bahwa Indonesia pernah disetop perdagangannya karena isu tersebut, untuk itu mengapa program ini ada, jangan sampai internasional dengar ada isu isu tentang diskriminasi gender dan pekerja anak.

"Serikat buruh harus militan, cerdas, berani, bermartabat, peningkatan kesadaran justru yang paling kuat ada di akar rumput, jadi saya percaya semesta akan membuat kita ada di tempat-tempat baru dan kesadaran baru." jelas Dede.

Dede Sudono juga menjelaskan tentang proyek RealGains, yang artinya mendapatkan yang sesungguhnya, menciptakan perdagangan yang bebas dari diskriminasi dan pekerja anak. Dede juga mengingatkan bahwa 12 Juni merupakan hari dunia menentang pekerja anak, temanya adalah bermain untuk anak pekerjaan layak untuk dewasa.

"Semoga selama dua hari kedepan, kawan kawan dapat memanfaatkan dan menimba ilmu tentang non diskriminasi gender dan aplikasi pengaduan keluh kesah Japbusi untuk dapat diteruskan ke pekerja lainnya." harap Dede.

Sementara itu, Supardi, Ketua Umum DPP FSB Kamiparho dalam kesempatan yang sama lebih menekankan pentingnya serikat buruh harus dapat meningkatkan kesadaran tentang non diskriminasi berbasis gender dan meningkatkan pemahaman tentang hak hak pekerja di sektor sawit, kemudian dapat dituangkan kedalam sistem pengaduan keluh kesah Japbusi. Ia juga berharap dalam pelatihan kali ini, peserta dapat bersungguh sungguh mengikuti pelatihan dan menerapkannya di tempat kerja nantinya.  

Yuliana Titari, S.Kom selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Landak dalam sanmbutan sekaligus membuka Pelatihan, menekankan komitmen pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang produktif dan berkeadilan melalui hubungan industrial yang harmonis. 

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sulistri Sekretrais Jenderal DPP FSB Kamiparho, Handi Tri Susanto Bendahara DPP FSB Kamiparho sekaligus Media Kamiparho, Korwil KSBSI Kalimantan Barat, Suherman, Oreniser Kamiparho Kalimantan Barat, Hendrik Damanik, Januarius Jono Ketua DPC FSB KAMIPARHO Kab Landak. (RED/handi).