JAPBUSI.ORG, PONTIANAK - Belum lama ini, Jejaring Serikat Pekerja Buruh Sektor Kelapa Sawit Indonesia (JAPBUSI) kembali menggelar pelatihan Non Diskriminasi Berbasis Gender dan Sisiem Pengaduan Berbasis Website dan Aplikasi Japbusi di Pontianak, 21-22 Mei 2026. 

Agenda ini dibuka pada pukul 09.00 WIB oleh MC, dilanjutkan dengan doa dan pengantar kegiatan serta menyayikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh peserta pelatihan. Adapun peserta pelatihan terdiri dari perwakilan, F HUKATAN (6), FSP PP KSPSI CAITU (4), FSP PP SPSI Pembaharuan (4), FSP PPP K SARBUMUSI (4), F KUI (3), F LOMENIK (4).

Dalam sambutannya, Dede Sudono selaku Koordinator Program Realgains ILO Jakarta menegaskan komitmen dalam mendukung penguatan kapasitas pekerja dan organisasi dalam menjunjung hak-hak dasar di tempat kerja. 

Penguatan klausal pelecehan seksual berbasis gender dalam perjanjian kerja bersama (PKB) terkait perlindungan buruh. Mengenalkan secara umum mengenai website dan aplikasi JAPBUSI yang akan dipakai untuk advokasi sehingga punya kekuatan yang berbasis data. 

Seperti diketahui, Pelatihan Non Diskriminasi Berbasis Gender dan Sistem Pengaduan Keluh Kesah Berbasis Website dan Aplikasi JAPBUSI ini didukung oleh Pemeerintah Kananda melalui International Labour Organization (ILO) Indonesia dan Timor Leste dalam proyek “Mewujudkan Manfaat Perdagangan tanpa Diskriminasi Gender dan Pekerja Anak (RealGains) dengan tujuan memperkuat lingkungan yang mendukung perdagangan dan investasi dengan orientasi ekspor terpilih melalui penanganan defisit prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, khususnya isu tentang diskriminasi berbasis gender dan pekerja anak.

Proyek RealGains ini menyasar sektor alas kaki, kelapa sawit dan produksi baterai litium yang ada di Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Dimana ada tiga isu utama, yaitu diskriminasi berbasis gender, pekerja anak dan perlindungan hak pekerja, melalui pengembangan kapasitas, pengembangan kebijakan, mekanisme penanganan keluh kesah dan peningkatan akses terhadap hak pekerja.

Sementara itu, Perwakilan Kadisnaker Provinsi Kalimantan Barat yang diwakili oleh Kabid, Bapak Drs. Sutowo, M.Si, menegaskan bahwa industri kelapa sawit merupakan salah satu penopang utama perekonomian Kalimantan Barat. Oleh karena itu, menjadi tantangan bagi para pekerja dan pemangku kepentingan untuk mengatasi diskriminasi dan pelecehan terhadap perempuan di tempat kerja. 
Disnaker Kalimantan Barat berkomitmen mendorong perusahaan agar memiliki sistem perlindungan yang jelas guna menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan. (RED/handi)