Federasi HUKATAN Perkuat Komite Gender di Perusahaan Sawit, Dorong Tempat Kerja yang Aman, Setara, dan Berkelanjutan

Paser, Kalimantan Timur – Federasi Serikat Pekerja HUKATAN-KSBSI kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan perlindungan dan pemberdayaan pekerja perempuan di sektor kelapa sawit melalui penyelenggaraan Pelatihan Penguatan Komite Gender yang dilaksanakan sebagai bagian dari Program POWERRR (Promoting Women's Rights for Resilient and Responsible Agricultural Supply Chains).

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Federasi HUKATAN-KSBSI, Solidaridad, dan GAPKI Kalimantan Timur dengan dukungan pemerintah daerah dalam rangka memperkuat implementasi prinsip kerja layak, kesetaraan gender, dan hubungan industrial yang harmonis di lingkungan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser, Muhamad Hafidz, yang menyampaikan apresiasi atas sinergi antara pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan organisasi pembangunan dalam mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih inklusif.

"Pemerintah Kabupaten Paser mendukung pembentukan dan penguatan Komite Gender di perusahaan sebagai salah satu upaya memperkuat perlindungan terhadap pekerja perempuan sekaligus menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Kolaborasi antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah menjadi kunci dalam mewujudkan tempat kerja yang aman dan produktif," ujarnya.

Turut hadir memberikan sambutan Ketua Umum Federasi HUKATAN-KSBSI, Nursanna Marpaung, Pengurus GAPKI Kalimantan Timur, Ibnu Darmawan, Perwakilan Solidaridad, Hotma Tarigan, serta Omar dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Paser.

Pelatihan diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari perusahaan-perusahaan anggota GAPKI Kalimantan Timur di wilayah Kabupaten Paser dan sekitarnya, bersama perwakilan pengurus dan anggota Federasi HUKATAN-KSBSI.

Komite Gender sebagai Instrumen Dialog Sosial

Dalam sambutannya, Ketua Umum Federasi HUKATAN-KSBSI, Nursanna Marpaung, menegaskan bahwa pembentukan Komite Gender bukan hanya memenuhi aspek kepatuhan terhadap regulasi, tetapi menjadi sarana nyata untuk memperkuat dialog sosial di tingkat perusahaan.

Menurutnya, keberhasilan implementasi kebijakan yang responsif gender sangat bergantung pada keterlibatan aktif pekerja dan manajemen dalam membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghormati.

"Komite Gender harus menjadi ruang kolaborasi antara manajemen dan pekerja. Dengan komunikasi yang baik, berbagai persoalan yang dihadapi pekerja perempuan dapat diidentifikasi sejak dini dan diselesaikan melalui dialog sosial yang konstruktif."

Federasi HUKATAN meyakini bahwa hubungan industrial yang sehat tidak hanya diukur dari penyelesaian perselisihan, tetapi juga dari kemampuan seluruh pihak membangun mekanisme pencegahan terhadap berbagai persoalan yang berpotensi merugikan pekerja, khususnya pekerja perempuan.

Melanjutkan Penguatan Kapasitas Pekerja dan Perusahaan

Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai kegiatan peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan sebelumnya melalui Program POWERRR, antara lain:

• Pelatihan Kerja Layak (Decent Work);

• Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berbasis gender;

• Hak-hak pekerja perempuan;

• Kesetaraan gender di tempat kerja;

• Pencegahan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan di lingkungan kerja.

Melalui pelatihan lanjutan ini, peserta memperoleh pembekalan mengenai fungsi dan mekanisme kerja Komite Gender, teknik mengidentifikasi isu-isu ketenagakerjaan yang dihadapi pekerja perempuan, penyusunan program kerja komite, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan di perusahaan masing-masing.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan Komite Gender yang aktif, efektif, dan mampu menjadi jembatan komunikasi antara pekerja dengan manajemen dalam menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan melalui mekanisme dialog sosial.

Mendukung Industri Sawit yang Berkelanjutan

Pengurus GAPKI Kalimantan Timur, Ibnu Darmawan, menyampaikan bahwa perlindungan terhadap pekerja perempuan merupakan bagian penting dari komitmen industri kelapa sawit Indonesia menuju praktik usaha yang berkelanjutan.

Menurutnya, keberadaan Komite Gender akan memperkuat implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan melalui penciptaan lingkungan kerja yang aman, sehat, bebas diskriminasi, serta memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pekerja.

Program ini sekaligus mendukung kampanye "Sawit Indonesia Ramah Pekerja Perempuan" yang terus didorong oleh GAPKI bersama berbagai pemangku kepentingan.

Komitmen Federasi HUKATAN

Sebagai organisasi serikat pekerja sektor kehutanan dan perkebunan, Federasi HUKATAN-KSBSI akan terus memperkuat kapasitas anggotanya dalam memperjuangkan hak-hak pekerja, khususnya pekerja perempuan, melalui pendidikan, pelatihan, advokasi, dan penguatan dialog sosial.

Melalui Program POWERRR, Federasi HUKATAN bersama seluruh mitra berkomitmen untuk terus mendorong terbentuknya Komite Gender di perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian dari upaya menciptakan tempat kerja yang lebih aman, setara, inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Sinergi antara pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan organisasi mitra pembangunan diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam membangun industri kelapa sawit Indonesia yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga menghormati hak asasi pekerja, menjunjung tinggi kesetaraan gender, serta memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pekerja tanpa diskriminasi.