JAPBUSI.ORG, JAKARTA - Jejaring Serikat Pekerja Buruh Kelapa Sawit Indonesia (JAPBUSI) malakukan audiensi dengan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI). Perwakilan Jejaring diterima langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli di ruang rapat Kemnaker RI pada, Senin (26/05/2025).

Nursanna Marpaung selaku Sekretaris Eksekutif JAPBUSI dalam kesempatan tersebut mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Ketenagakerjaan atas waktu dan tempat yang telah disediakan. Lebih lanjut dirinya menyapa perwakilan para Staf yang mendampingi Menaker, lalu memperkenalkan perwakilan dari JAPBUSI yang hadir serta menjelaskan tentang profil JAPBUSI.

"Sawit, sebagai salah satu sektor prioritas di Indonesia tentunya menjadi harapan kemajuan bersama, tidak hanya pengusahanya melainkan buruh juga harus ikut serta. Dalam rangka menjaga hubungan industrial yang harmonis di sektor sawit ini, kami mendorong untuk bersama-sama mewujudkan kerja layak." kata Nursanna Marpaung.

JAPBUSI sebagai salah satu jejaring serikat pekerja serikat buruh yang aktif di sektor sawit ini merupakan representatif dari 17 Juta buruh sawit Indonesia. Aktifitas dan kegiatannya didukung oleh ILO dan Mitra Internasional, dimana sejak berdirinya JPABUSI sampai saat ini telah menghasilkan pencapain lebih dari 31 PKB baru dan pembaharuan.

Menaker, Yassierli dalam kesempatan yang sama menyambut baik atas pencapaian dan kontribusi JAPBUSI selama ini, Ia mengatakan berjejaring merupakan langkah yang baik dalam memperkuat gerakan serikat pekerja serikat buruh khususnya sektor sawit.

"Ini yang saya tunggu-tunggu, bahwa sektor sawit merupakan prioritas pemerintah saat ini. Dan kami menyambut baik atas pertemuan ini, kedepan tentunya pemerintah akan siap berkolaborasi dengan para stakeholder sawit untuk mewujudkan sawit berkelanjutan." ungkapnya.

Pertemuan menghasilkan beberapa point diantaranya, tentang pembuatan buku panduan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Kemnaker akan mendukung dan akan membentuk tim riset bersama serta merekomendasikan pelibatan akademisi untuk melakukan riset tersebut.

Kemnaker juga merekomendasikan kantor yang bisa ditempati oleh JAPBUSI untuk menggelar rapat atau pertemuan, lokasinya ada di jalan Veteran. Kemudian atas arahan Menaker, dibawah Direktur Bina Sistem Pengawasan juga akan segera menindak lanjuti pertemuan ii dengan membuat agenda kegiatan yang dimulai dari Fokus Group Discusion terlebih dahulu.

Menaker juga menyoroti tentang Perjajian Kerja Bersama di sektor sawit yang telah dicapai oleh JAPBUSI, Ia meminta jejaring untuk memetakan
PKB sawit yang lebih luas, perusahaan mana yang sudah punya dan belum serta sejauh mana PKB tersebut diimplementasikan dilapangan.

Jejaring juga mengusulkan perbaikan terkait Kepengawan Ketenagakerjaan untuk lebih baik lagi. Jejaring juga menyinggung soal sawit keberlanjutan, khususnya terkait keterlibatan Stakeholder ketenagakerjaan dalam merumuskan pringsip dan kriteria ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), dimana ISPO merupakan sistem sertifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian untuk memastikan kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sertifikasi ini wajib bagi semua perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Sebagai perbandingan, di internasional yakni di RSPO saja serikat pekerja/buruh dapat menjadi anggotanya (F HUKATAN, FSB NIKEUBA). Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mendorong produksi dan penggunaan minyak sawit yang berkelanjutan. RSPO menciptakan standar global dan sistem sertifikasi untuk memastikan bahwa produksi minyak sawit tidak merusak lingkungan, tidak merugikan masyarakat setempat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan.

Oleh karena itu, jejaring mendorong peran serta pemerintah dalam hal ini Kemnaker dan Serikat buruh dapat menjadi bagian yang memberikan masukan untuk ISPO. 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum KSPSI Pembaruan, Jumhur Hidayat, serta perwakilan Steering Committee Federasi anggota JAPBUSI.

(RED/Handi)