Oleh: Roy Toding (PUK SP KEP SPSI PT Korindo Papua)

Setiap tanggal 1 Mei, dunia memperingati Hari Buruh Internasional sebagai simbol perjuangan kelas pekerja. Namun bagi buruh di sektor sawit, peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan. Ia adalah pengingat bahwa hingga hari ini, keadilan masih terasa jauh—bahkan di sektor yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Industri sawit sering dibanggakan sebagai penyumbang devisa terbesar. Tetapi di balik angka-angka fantastis itu, ada realitas yang tidak nyaman: para pekerja yang justru menjadi fondasi produksi masih berhadapan dengan sistem kerja yang timpang dan eksploitatif.

Pertama, soal pengupahan yang tidak adil.
Pekerja panen sawit bekerja dengan risiko tinggi dan target yang berat. Mereka bergantung pada sistem upah berbasis hasil (borongan) yang sering kali tidak transparan. Dalam praktiknya, banyak buruh tidak memiliki kendali atas standar penilaian hasil kerja mereka sendiri. Ketika cuaca buruk, kondisi lahan sulit, atau target dinaikkan sepihak, upah mereka langsung tergerus. Ini bukan sekadar soal nominal, tetapi soal keadilan dalam relasi kerja. Upah yang layak seharusnya menjadi jaminan hidup, bukan alat tekanan.

Kedua, praktik PKWT yang makin dilegalkan secara terselubung.
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada awalnya dimaksudkan untuk pekerjaan yang bersifat sementara. Namun, di sektor sawit, pola ini justru digunakan untuk pekerjaan yang jelas-jelas bersifat tetap dan berkelanjutan. Akibatnya, pekerja kehilangan kepastian kerja, sulit mendapatkan jaminan sosial yang layak, dan selalu berada dalam posisi rentan. Ketika status kerja menjadi “sementara selamanya”, yang terjadi adalah normalisasi ketidakpastian.

Ketiga, berkembangnya sistem outsourcing yang semakin masif.
Outsourcing di sektor sawit bukan lagi sekadar strategi efisiensi, melainkan menjadi cara sistematis untuk menghindari tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja. Buruh dipekerjakan melalui pihak ketiga, dengan perlindungan yang minim dan akses terbatas terhadap hak-hak dasar. Relasi kerja menjadi kabur: siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Dalam situasi seperti ini, pekerja berada dalam posisi paling lemah—mudah diganti, sulit menuntut.

May Day seharusnya bukan hanya panggung retorika tentang kesejahteraan buruh. Ia harus menjadi momen refleksi yang jujur: apakah pembangunan ekonomi yang dibanggakan benar-benar berpihak pada manusia yang menggerakkannya?

Sektor sawit membutuhkan reformasi yang serius. Bukan sekadar kebijakan di atas kertas, tetapi perubahan nyata dalam praktik kerja:

• Standar upah yang adil dan transparan

• Pembatasan nyata terhadap penyalahgunaan PKWT

• Pengawasan ketat terhadap praktik outsourcing

Lebih dari itu, negara tidak boleh absen. Regulasi yang ada harus ditegakkan, bukan dinegosiasikan. Perusahaan pun harus berhenti melihat pekerja sebagai biaya produksi semata, melainkan sebagai manusia dengan hak dan martabat.

Karena pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah industri bukan hanya dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, tetapi dari seberapa adil ia memperlakukan orang-orang yang bekerja di dalamnya.

May Day bukan sekadar peringatan. Ia adalah pengingat bahwa perjuangan belum selesai.